Wednesday, 23 April, 2014
Breaking News
You are here: Home » Pengelolaan Aset » Jangka Waktu Dan Biaya Sewa

Jangka Waktu Dan Biaya Sewa

Halaman 2 dari 5

JANGKA WAKTU DAN BIAYA SEWA

 

Pasal 4

1.Jangka waktu sewa tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

2.Jangka waktu sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan rekomendasi dari SKPD terkait yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

3.Jangka waktu sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya harus diatur dan dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa.

 

Pasal 5

1.Pihak penyewa yang telah mengadakan perjanjian sewa menyewa dikenakan biaya sewa.

2.Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar dimuka sesuai dengan jangka waktu penyewaan.

3.Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan jenis peruntukan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan NJOP setempat dan/atau NJOP yang berlaku di sekitar objek tanah dan/atau bangunan.

4.NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah NJOP yang berlaku 1 (satu) tahun sebelum ditetapkannya biaya sewa.

5.Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan disetor ke kas daerah.

6.Pembayaran biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilakukan pada saat penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa oleh para pihak.

 

            Pasal 6

Besaran biaya sewa Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan pertahun sebagai berikut :

a.untuk sarana peribadatan murni :

   0,1 % x NJOP x  Luas Tanah.

b.untuk sarana sosial seperti Sekolah, Yayasan, Rumah Sakit, Koperasi, Perkantoran Non Pemerintah Daerah :

   0,3 % x NJOP x Luas Tanah.

c.untuk rumah tinggal :

   0,5 % x NJOP x Luas Tanah.

d.usaha yang meliputi lokasi Industri, Pertokoan, Bidang Jasa, Perkantoran Swasta, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Pompa Bensin, Rumah tinggal yang dikontrakan, dan Sarana Sosial yang dikontrakan/dikerjasamakan dengan pihak lain :

      1 % x NJOP x Luas Tanah.

e.penanaman utilitas umum yang berada di permukaan maupun di dalam tanah terdiri dari :

1. untuk bak kontrol dan gardu listrik/telepon dihitung : 1% x NJOP x Luas Tanah;

2. tiang listrik dan tiang telepon sebesar Rp. 300,00 (Tiga Ratus Rupiah) per tiang;

3. untuk Reklame/Billboard :

          sebesar 1% x NJOP x Luas bidang Reklame.

f.pemakaian bangunan :

          3 % x NJOP Bangunan x Luas Bangunan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top