Thursday, 24 April, 2014
Breaking News
You are here: Home » Sewa Tanah / Lahan

Sewa Tanah / Lahan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bandung.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3.Walikota adalah Walikota Bandung.

4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.

5.Sekretaris Daerah adalah SekretarisKota Bandung.

6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

7.Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengelola barang adalah Sekretaris Daerah yang karena jabatannya berwenang dan   bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.

8.Bagian Pengelolaan Asset adalah Bagian Pengelolaan Asset pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

9.Kepala Bagian Pengelolaan Asset adalah Kepala Bagian Pengelolaan Asset pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

10.Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengguna barang adalah Kepalaselaku pemegang kewenangan Pengguna barang milik daerah.

11.Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

12.Surat Perjanjian Sewa Menyewa adalah surat yang berisi suatu perjanjian dengan mana Pihak Pemerintah Daerah mengikatkan dirinya untuk memberikan hak sewa tanah dan/atau bangunan kepada pihak Penyewa, selama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran biaya yang oleh pihak Penyewa disanggupi pembayarannya.

13.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

14.Nilai Koefisien adalah suatu bilangan pokok yang ditetapkan berdasarkan kualifikasi peruntukan pemakaian Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah berkisar antara 0,1% (satu persepuluh persen) sampai dengan 3% (tiga persen).

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

1.Objek sewa tanah dan/atau bangunan meliputi :

a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Walikota;

b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna barang.

2.Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemanfaatan untuk :

a.sarana peribadatan murni yaitu sarana yang dipergunakan untuk Mesjid, Gereja, danperibadatan agama lain yang tidak bernaung di bawah pengelolaan yayasan;

b.sarana sosial seperti Sekolah, Yayasan, Rumah Sakit, Koperasi, Perkantoran Pemerintah Non Pemerintah Daerah;

c.rumah tinggal;

d.usaha yang meliputi lokasi Industri, Pertokoan, Bidang Jasa, Perkantoran swasta, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Pompa Bensin, Rumah tinggal yang dikontrakan dan Sarana Sosial yang dikontrakan/dikerjasamakan dengan pihak lain;

e.penanaman utilitas umum yang berada baik dipermukaan maupun di dalam tanah terdiri dari :

1. bak kontrol dan gardu listrik/telepon;

2. tiang listrik dan tiang telepon;

3. tiang reklame/billboard dihitung berdasarkan meter;

4. kabel telepon, kabel listrik, dan fiber optic dihitung berdasarkan meter.

f. bangunan milik Pemerintah Daerah.

3.  Pemanfaatan objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan.

Pasal 3

1.Subjek perjanjian sewa menyewa adalah Pemerintah Daerah dengan pihak penyewa.

2.Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a.warga negara Indonesia;

b.instansi Pemerintah non Pemerintah Daerah atau badan hukum atau badan usaha lainnya yang didirikan menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia;

c.warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia;

badan hukum asing yang mempunyai perwakilan resmi di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top