Wednesday, 16 April, 2014
Breaking News
You are here: Home » Pengelolaan Aset » Tata Cara Pelaksanaan Sewa

Tata Cara Pelaksanaan Sewa

Halaman 3 dari 5

 TATA CARA  PELAKSANAAN SEWA

Bagian Kesatu

Tanah dan/atau Bangunan yang sudah diserahkan

oleh Pengguna Barang kepada Walikota

 

Pasal 7

1.Pelaksanaan sewa atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang, setelah status penggunaannya ditetapkan oleh Walikota dan mendapatkan persetujuan Walikota.

2.Bagan alur proses persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

 

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

a.pihak penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang hendak menyewa tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, harus mengadakan perjanjian sewa menyewa yang dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani oleh Pengelola Barang atas nama Walikota dengan pihak penyewa;

b.untuk mengadakan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyewa harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Sekretarisselaku Pengelola Barang up. Kepala Bagian Pengelolaan Asset;

c.untuk pemohon perpanjangan sewa, maka surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus diajukan oleh penyewa 3 (tiga) bulan sebelum surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan berakhir;

d. proses permohonan sewa sampai dengan penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa, diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja; 

Pasal 9

Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, melalui tahapan sebagai berikut :

a.pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi Formulirdan melengkapi Dokumen Persyaratan yang disyaratkan dengan benar dan lengkap, selanjutnya diserahkan kepada Bagian Pengelolaan Asset;

b.Bagian Pengelolaan Asset memeriksa kebenaran dan kelengkapan Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratan apabila telah sesuai dengan ketentuan akan dilanjutkan ketahapan berikutnya, apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan maka Formulir Permohonan dan Dokumentasi Persyaratan akan dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangan persyaratannya;

c.Formulir Permohonan dan Dokumentasi Persyaratan yang benar dan lengkap akan ditindaklanjuti dengan survey lokasi, pembuatan gambar situasi, penetapan lokasi sesuai peruntukan, dan pembuatan surat rekomendasi, apabila lokasi yang dimohon tidak sesuai dengan peruntukannya maka permohonan ditolak;

d.Bagian Pengelolaan Asset selanjutnya menyiapkan surat perjanjian sewa menyewa dengan dilengkapi Formulir Permohonan, Dokumentasi Persyaratan, hasil survey lokasi, gambar situasi dan surat rekomendasi untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang atas nama Walikota dengan pihak penyewa;.

e.dalam hal permohonan sewa tidak dapat dikabulkan, maka surat jawaban penolakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima;

f.apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya surat perjanjian sewa menyewa masih tidak mengajukan perpanjangan, maka pemegang surat perjanjian sewa menyewa dianggap telah mengundurkan diri dan surat perjanjian sewa menyewa tersebut tidak berlaku lagi, selanjutnya pihak penyewa wajib menyerahkan objek sewa kepada Pemerintah

 

Pasal 10

Bagan alur proses sewa menyewa tanah dan/atau bangunan oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 

Bagian Kedua

Sebagian Tanah dan/atau Bangunan yang masih

dipergunakan oleh Pengguna Barang

 

Pasal 11

1.Pelaksanaan sewa atas sebagian Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pengguna barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, yang status penggunaannya ditetapkan terlebih dahulu oleh Walikota.

2.Bagan alur proses persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

 

 

  Pasal 12

Tata cara pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

a.pihak penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang hendak menyewa tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, harus mengadakan perjanjian sewa menyewa yang dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa ditandatangani oleh Pengguna Barang atas nama Pengelola Barang dengan pihak penyewa;

b.untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyewa harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang;

c.untuk pemohon perpanjangan sewa, maka surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus diajukan oleh penyewa 3 (tiga) bulan sebelum surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan berakhir;

d.proses perjanjian sewa menyewa harus diselesaikan selama 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan tertulis disetujui Pengelola

 

Pasal 13

Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, melalui tahapan sebagai berikut :

a.pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi Dokumen Persyaratan yang disyaratkan dengan benar dan lengkap, selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Barang;

b.pengguna barang memeriksa kebenaran dan kelengkapan Formulir Permohonan dan Dokumenapabila telah sesuai dengan ketentuan akan dilanjutkan ketahapan berikutnya, apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan maka Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratan akan dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangan persyaratannya;

c.Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratan yang benar dan lengkap akan ditindaklanjuti dengan survey lokasi, pembuatan gambar situasi, penetapan lokasi sesuai peruntukan, dan pembuatan surat rekomendasi, apabila lokasi yang dimohon tidak sesuai dengan peruntukannya maka permohonan ditolak;

d.pengguna barang selanjutnya membuat surat perjanjian sewa menyewa dengan dilengkapi Formulir Permohonan, Dokumen Persyaratan, Hasil Survey lokasi, Gambar Situasi, dan Surat Rekomendasi untuk ditandatangani oleh Pengguna Barang atas nama Pengelola Barang dengan pihak penyewa;

e.dalam hal permohonan sewa tidak dapat dikabulkan, maka surat jawaban penolakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima;

f.apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan, penyewa tidak mengajukan perpanjangan, maka pemegang surat perjanjian sewa menyewa dianggap telah mengundurkan diri dan surat perjanjian sewa menyewa tidak berlaku

 

Pasal 14

Bagan alur proses sewa menyewa sebagian Tanah dan/atau Bangunan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.   

 

Bagian Ketiga

Syarat-Syarat Permohonan Sewa

 

Pasal  15

Permohonan sewa atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

a. untuk Pemohon yang mengajukan sewa baru dengan melampirkan :

1)foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;

2)foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum;

3)foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir;

4)foto copy pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan terakhir;

5)Surat Tanda Kepemilikan Bangunan dari Lurah, Camat setempat, dan/atau Akta Notaris;

6)surat-surat lain yang ada kaitannya dengan sewa tanah dan/atau bangunan.

b. untuk Pemohon yang mengajukan perpanjangan sewa harus melampirkan : 

1.foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;

2.foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum;

3.Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan/atau Bangunan/Surat Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan;

4.foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir;

5.Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan/atau Surat Tanda Kepemilikan Bangunan dari Lurah, Camat setempat, dan/atau Akta Notaris;

6.foto copy bukti pembayaran Sewa Tanah dan/atau Bangunan terakhir;

7.surat-surat lain yang ada kaitannya dengan Sewa Tanah dan/atau Bangunan.

c. untuk Pemohon yang mengajukan Balik Nama Sewa dengan melampirkan :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;

2. foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum;

3. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir;

4. Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan/atau Surat Tanda Kepemilikan Bangunan dari Lurah, Camat setempat, dan/atau Akta Notaris;

5. foto copy Akta Peralihan Hak yang dibuat dihadapan Notaris/Camat apabila terjadi mutatis mutandis atas bangunan dan/atau perolehan hak atas tanah;

6. foto copy Surat Keterangan Ahli Waris;

7. foto copy bukti pembayaran Sewa tanah dan/atau bangunan terakhir;

8. surat-surat lain yang ada kaitannya dengan tanah dan/atau bangunan.

Pasal 16

Permohonan sewa atas sebagian Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

a. untuk Pemohon yang mengajukan sewa baru dengan melampirkan :

1.foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

2.foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum;

3.foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir;

4.surat-surat lain yang ada kaitannya dengan Tanah dan/atau Bangunan.

b. untuk Pemohon yang mengajukan perpanjangan sewa dengan melampirkan :

1.   foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

2.   foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum;

3.    Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan/atau Bangunan/Surat Izin Pemakian Tanah dan/atau Bangunan;

4. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir;

5. foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB);

6. foto copy bukti pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan terakhir;

7. surat-surat lain yang ada kaitannya dengan tanah dan/atau bangunan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top